Di Balik Viral Foto Jokowi Bertemu Ahok, Ada Cerita Ini

Beberapa hari ini media sosial tengah diramaikan oleh viralnya foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertemu Komisairs Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Inilah misi yang ditugaskan Jokowi kepada Ahok.

Beberapa hari ini media sosial tengah diramaikan oleh viralnya foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka bertemu dalam rangka acara peresmian implementasi B30 di SPBU Pertamina Jalan MT. Haryono, Tebet, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019. Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina. Ahok menjabat sebagai Komut Pertamina per 25 November 2019.

Seperti bisa disarikan dari riuhnya percakapan di media sosial, pertemuan Jokowi dengan Ahok itu disebut sebagai perjumpaan dua sahabat lama sesama alumni Balaikota DKI. Hal itu tentu merujuk pada fakta keduanya adalah mantanorang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Warga net juga menyebut keduanya sebagai tokoh jujur dan berintegritas.

Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar perjumpaan dua sahabat. Sebab, penempatan  Ahok sebagai Komisaris Utama itu juga mengemban misi penting yang ditugaskan Jokowi.

1. Mengawal Proyek B30 Biodisesel

Seperti ditulis Tempo.co,  Presiden Jokowi memerintahkan Ahok mengawal penerapan biodiesel 30 persen atau B30. Perintah itu diberikan karena Jokowi tak mau B30 bernasib sama seperti program B20, yang molor sampai 2 tahun.

“Presiden tidak mau ada masalah, belajar dari B20,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Menurut Luhut, Jokowi telah mengingatkan semua anak buahnya soal rencana penerapan B30. “Saya gak mau main-main,” kata Luhut menirukan ucapan Jokowi.

Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada awal Desember telah bertemu Jokowi di Istana Negara. Saat itu keduanya melaporkan ihwal kesiapan implementasi B30 pada Januari 2020. Pertamina pun menyatakan siap menjalankan sesuai jadwal.

Selanjutnya: Mengawal pengurangan impor BBM<--more-->

Dan, ternyata implementasi itu bisa dilakukan lebih cepat.

Jika B30 berhasil diterapkan, maka pemerintah telah menyiapkan program B40 di 2021-2022. Lalu berlanjut hingga B50. Untuk itu, Ahok diminta mengawal Pertamina agar rencana ini berjalan sesuai rencana. “Saya yakin Pak Ahok akan sangat bagus mengawasi,” kata Luhut.

2. Soal Pengurangan Impor Bahan Bakar Minyak 

Jokowi juga menugaskan Ahok dan Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati  untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak guna menekan defisit transaksi perdagangan. Ahok pun langsung menyiapkan strateginya, salah satunya adalah pengembangan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

“Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Ahok, melalui akun Instagram miliknya, Minggu, 22 Desember 2019.

Pengembangan kawasan tersebut diyakini bisa membantu untuk mengurangi impor BBM secara signifikan. Selain itu, TPPI juga akan menjadi tumpuan produk turunan petrokomia dan Migas. Ahok melakukan pendekatan persuasif mengajak semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar untuk membantu menjaga uang negara.

Menurut Presiden Jokowi misi utama yang dibebankan kepada kedua bos Pertamina tersebut adalah mengurangi defisit transaksi perdagangan dan defisit perdagangan, utamanya berkaitan dengan impor migas. “Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

3. Mengoptimalkan Peran Pertamina

Saat baru 10 hari menjabat sebagai Komisaris Utama, kepada pers Ahok menyebut ada beberapa hal yang akan menjadi pekerjaan untuk membuat Pertamina menjadi lebih baik dan optimal. "Tentang subsidi, efisiensi dan keuntungan," kata dia di Solo, 5 Desember. Hanya saja saat itu dia enggan merincinya lebih jauh.

Selain itu, dia menyebut dewan komisaris akan terus mendorong perkembangan dalam produksi biofuel. "Presiden ingin kita mengarah ke biofuel 100 persen," katanya. Menurutnya, Pertamina memiliki kemampuan untuk mewujudkannya.

Selanjutnya, Jokowi: Indonesia Tak Bisa Ditekan<--more-->

Dia beralasan Indonesia memiliki produksi minyak sawit mentah (CPO) yang sangat besar. Ketersediaan bahan baku itu diyakini menjadi modal bagi Pertamina untuk memproduksi biofuel. "Pertamina pasti sanggup, avtur saja kita bisa ekspor."

Saat itu Ahok menyatakan kerja sama antar-dewan komisaris maupun kerja sama dengan direksi berjalan cukup baik.

Dalam acara peresmian implemantasi B30 di SPBU Pertamina Jalan MT. Haryono, Tebet, itu Jokowi haqul yakin Indonesia tidak bisa ditekan negara lain andai 100 persen sukses menerapkan biodiesel dari sawit. Alasannya, Indonesia bisa mandiri dengan mengkonsumsi produksi sawitnya sendiri dan tidak bergantung pada ekspor ke negara lain.

Hal ini, kata Presiden, akan menjadikan daya tawar Indonesia menjadi lebih kuat di mata internasional. "Ngapain kita tergantung oleh negara lain kalau konsumsi di dalam negeri bisa memakainya. Apalagi ini energi bersih," tutur dia.

Menurut dia, dengan penerapan campuran solar dan sawit ini maka ketergantungan impor bahan bakar Indonesia bisa diatasi. Ia mengatakan untuk penerapan B30 saja berpotensi menghemat US$ 4,8 miliar atau Rp 63 triliun.

Seperti diketahui Indonesia tengah bersengketa dengan Uni Eropa soal sawit. Uni Eropa memboikot penggunaan bahan bakar dari sawit. Mereka menyoroti deforestasi imbas budidaya sawit yang masif.

Uni Eropa pun mengenakan bea masuk sebesar 8-18 persen untuk produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan itu berlaku sementara per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Biodiesel Indonesia dikenai bea masuk karena UE menuding Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) itu. Pengenaan tarif impor ini merupakan buntut dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir.